Kurikulum merupakan komponen penting bagi satuan pendidikan/sekolah. Kurikulum merupakan panduan satdik dalam menjalankan program untuk mendidik siswa.
Setiap tahunnya kurikulum ini biasanya akan direview dan disesuaikan kembali. Untuk tujuan ini biasanya dinas pendidikan akan membuat surat edaran untuk kegiatan workshop penyusunan atau review kurikulum ini.
Namun anehnya kegiatan tersebut akan diserahkan kembali kepada sekolah masing-masing perkecamatan untuk membentuk panitia dan membuat surat undangan. Dengan begitu seluruh biaya yang muncul dalam kegiatan akan ditanggung oleh sekolah-sekolah yang ada dalam kecamatan tersebut.
Komponen biaya tersebut terdiri atas biaya honor pemateri (pejabat dinas yang membuka acara, pengawas yang menjadi pemateri), biaya konsumsi seluruh peserta, biaya ATK dan peralatan (sewa LCD dll). Semua biaya ini dikumpulkan oleh sekolah dan bersumber dari dana BOS. Dalam kuitansi yang diterima sekolah biasanya akan tertulis KONTRIBUSI.
Jelas dalam juknis BOS terbaru bahwa kontribusi merupakan komponen yang dilarang dalam penggunaan dana BOS. Namun karena diwajibakan oleh dinas pendidikan maka terpaksa sekolah-sekolah mengikuti kegiatan tersebut.
Selain biaya yang disebutkan di atas sekolah juga harus menanggung biaya transportasi untuk guru dan kasek yang mengikuti kegiatan.
Menurut hasil tanya-jawab di web tanyabos ditemukan beberapa diskusi yang melarang penggunaan dana BOS untuk pembayaran kontribusi seperti pada kegiatan ini.
Dari diskusi tersebut jelas bahwa belanja kontribusi untuk kegiatan workshop tidak diakomodir dalam BOS. Yang bisa dianggarkan adalah transportasi peserta.
Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk melatih dan meningkatkan komptensi guru/kepsek dalam menyusun kurikulum tentunya sudah disiapkan pendanaan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Komang Roy Prismayudi 